Negara Sumatera Timur

Negara Sumatera Timur

Demonstrasi penduduk di Siantar untuk mendukung Daerah Istimewa Sumatera Timur. Foto: www.gahetna.nl

Mengapa Negara Sumatera Timur dibentuk? Mengapa mereka tidak pilih bergabung dengan Republik? Mengapa mereka menginginkan otonomi?

Jawaban atas pertanyaan yang memancar kuat dari masa lalu dan masa kini tak pernah terbentang. Ini lantaran semua pendiri dan pemimpin masa itu sudah tidak lagi bersama kita. Tak pelak, kita harus mendasarkan diri pada dokumen, foto-foto, atau dokumentasi tertulis lainnya. Untungnya kita memiliki beberapa informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan foto-foto terbitan Belanda. Dokumen yang ada di Indonesia memang sangat sedikit. Padahal, amatlah besar minat dari generasi muda di Indonesia yang ingin mengetahui sejarah yang sesungguhnya.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menengok ke masa lalu, yakni situasi setelah menyerahnya Jepang di Sumatera. Inilah masa dimana terjadi kekacauan dan pembunuhan yang menunjukkan kurang pedulinya pemimpin Republik Indonesia, jika tak dikatakan melakukan pembiaran, untuk mengendalikan para ekstremis, para pemuda, kaum komunis, dan tentara.

Setelah Jepang menyerah, Negara Republik Indonesia (NRI) diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta. Proklamasi ini dilakukan setelah pemimpin itu diculik oleh beberapa pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru dan anggota gerakan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk Jepang.

Kita bisa katakan bahwa kecamuk itu faktanya adalah urusan orang seberang, orang Jawa. Ada memang keterlibatan kaum republikan yang berasal dari pulau-pulau lainnya, yang sebagian besar dari Sumatera. Namun, mereka terlibat tanpa mandat. Pada masa itu, semua orang memang menginginkan kemerdekaan. Tapi tak semua orang setuju dengan kaum republikan.

Mari kita mendedah fakta Sumatera yang terjadi kala itu.

Pada 22 Agustus 1945, Jepang membubarkan Heiho, PETA, dan Laskar Rakyat. Sukarno harus membangun tentara nasional Indonesia baru (kebijakan untuk perdamaian).

Pada 24 Agustus 1945, perjanjian antara Inggris dan Belanda memungkinkan pemerintah sipil Belanda untuk bisa kembali berkuasa di bawah komando sekutu.

Pada 3 September 1945, Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten memerintahkan Marsekal Jepang, Terauchi, untuk membebaskan tawanan Republik serta menjaga ketertiban dan perdamaian di Indonesia sampai kedatangan pasukan sekutu.

Pada 5 – 10 September 1945, Recovered Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI) atau Tim Bantuan Pemulangan Tawanan mendarat di dekat kamp-kamp Jepang di Sumatera untuk membebaskan tawanan sipil, pria, wanita, dan anak-anak.

Pada 6 September 1945, protes secara formal dilayangkan oleh Lord Mountbatten tentang pembentukan Negara Republik Indonesia (NRI).

Pada 7 September 1945, pengumpulan semua hulubalang Aceh di Kutaraja untuk mengangkat Teuku Cik Peusangan sebagai pemimpin atau juru bicara untuk kaum hulubalang.

Pada 7 September 1945, pembentukan Proletaris Asli Repoeblik Internasional (PARI) oleh Tan Malaka, seorang Komunis Troskian.

Pada 10 September 1945, Jepang harus menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan sekutu, dan bukan untuk orang Indonesia.

Pada 28 September 1945, Lord Mountbatten memerintahkan Jepang untuk tidak memberikan mandat kepada pihak Indonesia (Jawa). Sementara Aceh sudah memiliki kepemimpinan republik.

Pada 2 Oktober 1945, tawanan perang Belanda pertama, yang disebut Prisoner of War (PoW), kembali dari Singapura menuju Medan dan disambut hangat oleh penduduk.

Pada 3 Oktober 1945, Jenderal Christison tiba di Padang dan disambut oleh Mr. T. Hassan, seorang pemimpin Republik, yang menawarkannya untuk membantu Inggris, dengan syarat pasukan Belanda tidak diizinkan mendarat.

Pada 5 Oktober 1945, pemimpin Pasukan Sekutu asal Belanda, M.J. Knottenbelt tiba di Kutaraja, Aceh.

Pada 10 Oktober 1945, marinir Belanda tiba di Sabang, Aceh, sebagai Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB) atau Militer Sekutu Urusan Administrasi Sipil. Ribuan buruh Indonesia yang bekerja untuk Jepang dari Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli, dievakuasi dari Sabang.

Pada 10 Oktober 1945, Padang, Medan, dan Belawan diduduki oleh pasukan Inggris. T. Hassan, pemimpin republik di Sumatera, menunjuk Medan sebagai ibu kota dan membagi Sumatera menjadi sembilan kabupaten. Penduduknya masing-masing ditunjuk seperti halnya penunjukan wali kota Medan, Bukit Tinggi, Padang, dan Palembang.

Pada 10 Oktober 1945, Inggris dan Belanda setuju bahwa di Hindia-Belanda kekuasaan Belanda akan diakui.

Pada 10-11 Oktober 1945, Brigade Jenderal Inggris, H.P.I. Hutchinson, yang bertindak sebagai komandan wilayah Padang, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin terkemuka republik di Sumatera.

Pada 12-13 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Timur, sedangkan pasukan Belanda di Belitung, tepatnya di Tanjung Pandan.

Pertengahan Oktober 1945, istana Sultan Deli di Medan diberondong tembakan.

Pada 15 Oktober 1945, seorang warga Belanda dan Swiss tewas di Hotel Siantar.

Pada 21 Oktober 1945, marinir Belanda dan Netherland Indies Civil Administration (NICA) menduduki Belitung, tepatnya di Tanjung Pinang.

Pada 23 Oktober 1945, pertemuan antara Ir. Sukarno dan dr. Van Mook di rumah Jenderal Christison di Batavia (Jakarta).

Pada 28 Oktober 1945, Pemerintah Belanda menolak pertemuan tersebut karena Sukarno dianggap sebagai kolaborator Jepang.

Pada 31 Oktober 1945, pertemuan informal Liuetenant Governor General (LGG) dr. H.J. Van Mook dan Ir. Soekarno, termasuk dengan Ch.O. Van der Plas, P.J.A. Idenburg, Drs Moh. Hatta, dr Amir Syarifuddin, R.A. Subardjo, dan Haji Agus Salim.

Brigade keempat infantri Inggris menduduki Binjai dan Pangkalan Berandan.

Akhir Oktober 1945, NICA dimasukkan dalam AMACAB. Artinya NICA sudah tidak ada lagi.

Kiri-Kanan: Ass. Residen A. Schuyff, dr. T. Mansoer, dr. J.J. Van de Velde, dan Kol. P. Scholten (waktu itu belum jenderal), di Siantar. Foto: www. gahetna.nl

Pada November 1945, para agitator republikan pertama dari Jawa tiba di Sumatera. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak ada maksud untuk berhadapan dengan pasukan Inggris dan Tim Bantuan Pemulangan Tawanan (RAPWI) di Padang dan Medan.

Pada November 1945, orang-orang Aceh menyerang gudang amunisi Jepang. Inggris memerintahkan Jepang untuk meledakkan gudang tersebut.

Pada 1 November 1945, pertemuan antara Belanda dan delegasi Indonesia di rumah Jenderal Christison. Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir melakukan upaya diplomasi agar partai-partai politik diizinkan berdiri.

Pada 2 November 1945, Perdana Menteri Belanda, Ir. Schermerhorn, dan menteri luar negeri meminta dr. Van Mook (oleh sebab pertemuannya dengan Sukarno pada tanggal 31 Oktober 1945) dipecat. Tapi, permohonan itu ditolak oleh Ratu Belanda, Wilhelmina.

Pada 9 November 1945, Abdoel Kasim, seorang komunis, diangkat oleh Sukarno sebagai warga Sumatera. Markas besar Komite Nasional ditempatkan di Medan dengan T. Hassan sebagai ketua.

Pada 10 November 1945, Inggris memerintahkan untuk menarik Anglo Dutch Country Section (ADCS) dari Sumatera. Protes dilayangkan oleh Kepala Komandan marinir Belanda, Helfrich. Mayor Knottenbelt dan pasukannya kembali dari Sabang menuju Medan.

Pada 13 November 1945, seorang republikan warga Palembang, Dr A.K. Gani, ditunjuk oleh Sukarno sebagai pemimpin Tentara Keamanan Rakyat (TKR) wilayah Sumatera.

Pada 13 November 1945, Ketua Komite Nasional, T. Hassan, digantikan oleh dr. M. Amir.

Pada 13 November 1945, sekitar tiga ribu pasukan Inggris mendarat di Padang dan Palembang.

Pada 16 November 1945, Pemuda Republik Indonesia (PRI) bersalin nama menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan dr. Pringadi sebagai pemimpin mereka untuk wilayah Sumatera.

Pada Desember 1945, Perang sipil di Aceh antara Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan hulubalang (pihak yang pro Belanda). Keluarga hulubalang banyak yang dibantai.

Pada 2 Desember 1945, dua marinir Inggris dibunuh di Padang.

Pada 3 Desember 1945, seorang Mayor Inggris dan perawat dibunuh di Medan. Ada juga penyerangan terhadap tentara Inggris di Sungai Bromas.

Pada 6 Desember 1945, Inggris mengizinkan pasukan Belanda masuk ke Indonesia.

Pada 14 Desember 1945, terjadi serangan di bandar udara Jepang di Bireueun oleh orang-orang Indonesia yang tersingkir. T. Nyak Arif (seorang hulubalang), warga republik di Aceh, dienyahkan karena “masalah penyakit”. Ia meninggal pada 6 April 1946 di sebuah kamp republik. Penggantinya adalah T. Cik Muhammad Daud Syah, yang awalnya menjabat secara ad interim dari 14 Desember 1945 – 6 April 1946, hingga menjabat penuh.

Pada 22 Desember 1945, pasukan Jepang tiba di Langsa, Lhokseumawe, Peureulak, dan Sigli (Aceh). Pasukan Jepang banyak yang terbunuh di sana.

Pada 31 Desember 1945, delegasi republikan Sumatera kembali dari Jakarta.

Pada akhir Desember 1945, seorang missionaris Denmark dan lima tentara Jepang dibunuh di Tebing Tinggi, sekitar tujuh puluh kilometer dari Medan. Sebagai balas dendam, Jepang membunuh empat puluh orang Indonesia.

Pada Januari 1946, terjadi kerusuhan di Aceh dan di seluruh Sumatera. Pasukan Jepang diperintahkan oleh sekutu untuk memulihkan perdamaian. Kaum republikan Aceh menyatakan perang melawan feodalisme.

Pada 17 Januari 1946, kepala komandan untuk lima peleton tentara Jepang di Sumatera, Letnan Jenderal Moritake Tanabe, menyatakan menyerah secara resmi kepada komandan pasukan sekutu di Sumatera, Mayor Jendral HM Chambers.

Pada 4 Februari 1946, sebarisan jenderal masuk ke Sumatera dengan dipimpin oleh Mayor Jendral R.C.A. Hedley.

Pada 6 Februari 1946, gubernur republikan, Mr. T. Hassan, membentuk ulang Batalion Deli di Brastagi dan akademi militer. Kemudian, ia memulai turnya melalui Sumatera (seolah-olah Sumatera menjadi miliknya).

Pada 19 Februari 1946, para hulubalang dari 22 mukim-mukim di Aceh yang tersisa beserta keluarga mereka melepaskan diri dari keanggotaan hulubalang.

Pada Maret 1946, para hulubalang dan pasukan Tentara Republik Indonesia di Aceh ditangkap oleh gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Kutaraja diduduki oleh seribu anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh.

Pada 1 Maret 1946, Komando pasukan Belanda di Sumatera, termasuk Bangka Belitung, dibentuk.

Pada 3 Maret 1946, anggota laskar Persatoean Perdjoeangan, yang dibentuk oleh Tan Malaka, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh menyerang istana Sultan Deli. Mereka mengambil alih ladang minyak dan kebun karet.

Pada 3 Maret 1946, pasukan Inggris memporakporandakan pendukung republik.

Pada 5 Maret 1946, Tentara Republik Indonesia, Laskar Merah, dan Komisi Nasional Indonesia (KNI) mengambil alih kekuasaan di Sumatera Timur. Menurut surat kabar di Indonesia, penguasa Sumatera Timur adalah Tentara Republik Indonesia. Revolusi sosial dimulai. Banyak bangsawan meregang nyawa dengan cara yang brutal. Kelak negara-negara di Sumatera Timur hancur. Yang paling berdarah adalah Kerajaan Langkat dan Kerajaan Asahan.

Pada 17 Maret 1946, Tan Malaka dan para pemimpin komunis lainnya dari Laskar Rakyat ditangkap oleh Republik Indonesia. Mereka dianggap tidak setia kepada Republik. Demi alasan taktis, Jenderal Sudirman tidak ditahan.

Pada 18 Maret 1946, pasukan Inggris menyerang markas Tentara Republik Indonesia di Medan. Banyak senjata, amunisi, dan dinamit ditemukan di markas Tentara Republik Indonesia.

Pada 22 Maret, Tentara Republik Indonesia di Sumatera memindahkan divisinya dari Kutaraja ke Bireueun. Hak-hak feodal dihapuskan. Banyak pemimpin negara-negara kerajaan dan keluarga mereka dicopot dari jabatannya dan tewas. Di mana-mana terjadi kerusuhan terhadap warga Tionghoa, pemogokan di perusahaan-perusahaan Belanda, dan pembentukan Laskar Rakyat baru di Lampung, Bengkulu, Riau, Bangka-Belitung, dan lain-lain.

Pada 23 Maret 1946, pemimpin Tentara Merah di Tanjung Morawa, Teuku Haji Ibrahim, menyerukan perang melawan Inggris dan Netherland Indies Civil Administration (AMACAB). Sebanyak dua ratus rakyat Aceh menyerang sebuah pos Jepang di dekat Medan.

Pada 25 Maret 1946, warga China membentuk pasukan bela diri Tjong Hoa Tjoeng Hoei, setelah sebelumnya terjadi pembunuhan terhadap warga China. Di Medan ia bernama Po An Tui. Di Bagan Siapi-Api, komunis dan kelompok pro Tjang Kai Tsjek bertempur bersama melawan Tentara Rakyat Indonesia dan kelompok ekstremis, seiring dimulainya perang saudara di tanah air mereka, yakni antara komunis dan Tjang Kai Tsjek.

Pasukan sukarela Batak mendukung Daerah Istimewa Sumatera Timur dengan membela pribumi melawan ekstremis. Foto: www.gahetna.nl.

Seperti halnya orang Indonesia, sesungguhnya mereka semua sama. Pada saat hari perayaan memperingati Sun Yat Sen, mereka memakai bendera China (Tjang Kai Tsjek dan bendera komunis). Orang Indonesia memerintahkan mereka untuk memancangkan bendera Merah Putih, dan mereka menolak. Karena itu, mereka banyak yang dibunuh, kendati mereka mampu menghadang perlawanan orang Indonesia.

Pada 27 Maret 1946, para pemimpin Persatoean Perdjoeangan dibentuk di Medan dan dipimpin oleh seorang komunis bernama Abdoel Kasim (yang pada 9 November 1945 sudah diangkat Sukarno sebagai warga Sumatera).

Pada 4 April 1946, terjadi penembakan di Medan terhadap orang-orang Manado dan Ambon. Hampir saja seluruh Sumatera Timur menjadi wilayah Tentara Rakyat Indonesia.

Pada 17 April 1946, Komite Nasional Indonesia untuk seluruh Sumatera dibentuk di Bukit Tinggi. Mr. T. Hasan diangkat sebagai ketua Komite yang menghimpun 100 anggota. Keanggotannya terdiri dari 3 residen dan 1 gubernur, 9 dari Aceh, 20 dari Sumatera Timur, 12 dari Tapanuli, 20 dari Sumatera Barat, 5 dari Riau, 4 dari Jambi, 15 dari Palembang, 5 dari Lampung, 4 dari Bengkulu, dan 2 dari Bangka Belitung.

Pada 18 April 1946, Sumatera dibagi menjadi tiga wilayah oleh lima anggota Komite Nasional Indonesia, yaitu Mr. T. Hasan sebagai ketua Komite Nasional Indonesia dan dr. Gindo Siregar sebagai wakil ketua.

Pada 20 April 1946, diadakan kongres Sumatera di Bukit Tinggi. Komite Laskar Rakyat dibentuk di Medan, yang secara resmi menjadi ibu kota Sumatera.

Pada 24 April 1946, diadakan pertemuan Komite Nasional Indonesia di Bukit Tinggi. Kelompok Hizboellah, Laskar Rakyat, Muslimin, dan Sabillilah bergabung bersama dan menggunakan nama Gabungan Tentara Islam Republik Indonesia.

Pada 25 April 1946, Wakil Gubernur Sumatera, Dr. M. Amir, melarikan diri ke wilayah Belanda.

Pada 29 April 1946, terjadi pertempuran di Tapanuli, Samosir, dan Sidikalang antara 400 orang Aceh dan infiltran Batak dengan pasukan Inggris.

Pada akhir April 1946, Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, dr. Amir Sjarifuddin mengunjungi Sumatera sebagai anggota Republik pertama dari pemerintah Republik Indonesia. Ia berhasil meyakinkan Mr. T. Hasan, yang anti Sukarno, untuk setia kepada Republik. Ini satu-satunya jalan yang memungkinkan bagi dr. Amir Sjarifuddin menjadi warga Sumatera seperti halnya Mr. T. Hasan menjadi komunis.

Pada 6 Mei 1946, kelompok ekstremis menyerang kamp Helvetia di Medan yang berlangsung selama dua bulan. Pasukan Jepang diserang.

Pada 27 Mei 1946, diadakan konferensi semua barisan kekuatan Sumatera. Hasilnya adalah kesepakatan memerintahkan semua pasukan Inggris untuk meninggalkan Padang. Hal ini juga merupakan permintaan dari Dewan Perjuangan Pusat.

Pada 7 Juni 1946, Dewan Pertahanan Negara dibentuk bersama pembentukan deputi lokal, yaitu Dewan Pertahanan Daerah di desa-desa, untuk menyatakan darurat militer demi menghentikan kekejaman dan kebrutalan terhadap penduduk China.

Pada 27-28 Juni 1946, terjadi kudeta oleh Tan Malaka.

Sukarno membentuk komite pertahanan di Siantar. Tan Malaka ditangkap, namun dibebaskan oleh loyalis Tentara Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan kelompok komunis pro Moskow untuk melawan kelompok komunis Trotski Tan Malaka. Sukarno ditawan oleh tentara loyalis Tan Malaka.

Pada 27 Juni 1946, Sutan Syahrir diculik di Yogyakarta karena hendak berkonsesi dengan Belanda. Tapi, ia langsung dibebaskan.

Pada 3 Juli 1946, Mayor Jendral TRI di Yogyakarta, Sudarsono, berupaya mendesak Sukarno untuk mengundurkan diri.

Pada 19-20 Juli 1946, kelompok ekstremis memasuki Kepulauan Riau dan Palembang.

Pada 22 Juli, terjadi pertempuran sengit di Medan antara pasukan Inggris dan Indonesia.

Pada 1 September 1946, kelompok ekstremis menyerang kamp Polonia Medan dengan granat tangan. Gubernur republikan, dr. Gani, mencoba mendamaikan semua kelompok yang berada di Sumatera.

Pada 8 September 1946, Medan Timur diserang oleh Tentara Republik Indonesia. Gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh telah mengenyahkan seluruh bangsawan Aceh di Aceh.

Pada 17-20 September 1946, di Bagan Siapi-Api terjadi pertempuran antara Tentara Republik Indonesia dan warga China.

Pada 1-12 Oktober 1946, diadakan Konferensi di Pangkal Pinang (Bangka) yang dihadiri delegasi dari kelompok minoritas, seperti China dan Arab yang berada di dalam dan di luar wilayah Republik dengan Belanda, dalam rangka menindaklanjuti konferensi Malino yang telah diadakan pada 16-24 Juli 1946.

Pada 10-12 Oktober 1946, pasukan Inggris yang berasal dari Wales Selatan memasuki Medan dan menduduki kota.

Pada 17 Oktober 1946. Sebanyak dua puluh ribu warga China di Bagan Siapi-api dikepung oleh orang Indonesia.

Pada 24 Oktober 1946, pasukan Belanda menggantikan pasukan Inggris di Medan, Padang, dan Palembang. Pasukan Belanda dibawah komando Kolonel P. Scholten tiba di Medan.

Pada 25 Oktober 1946, tiga peleton pasukan infantri Belanda memasuki Medan dan serempak melakukan pertempuran dengan Tentara Republik Indonesia. Pasukan het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) atau tentara kerajaan Hindia-Belanda menggantikan Inggris di sebelah barat Kota Medan.

Pada 28 Oktober 1946, pasukan Inggris digantikan oleh pasukan Belanda di Palembang.

Pada 9 November 1946, Kabinet Republik memutuskan untuk membagi Sumatera menjadi tiga provinsi.

Pada 18 November 1946, Belanda mengambil alih Medan.

Pada 25 November 1946, para pemuda menyerang empat brigade Infanteri India (enam brigade dari Wales selatan) yang menduduki Brastagi.

Pada akhir November 1946, orang-orang Aceh menyerang Jepang dengan sengit hingga Jepang harus menarik diri ke selatan sungai Simpang.

Pada akhir Desember 1946, Jepang diharuskan meninggalkan Aceh Selatan.

Selama operasi pertempuran seluruh pasukan Inggris di Indonesia, sekitar 620 prajurit dan perwira tewas dan sekitar tiga ratus orang hilang. Pasukan Jepang kehilangan 717 tentara selama periode ini dan 205 hilang (sebagian mereka bergabung dengan Tentara Republik Indonesia). Ada dua ratus pasukan Belanda tewas dan atau hilang. Orang Indonesia kehilangan sekitar 12,500 orang dan hampir delapan belas ribu hilang (dibunuh oleh ekstremis?)

“Agresi” Belanda (1947 dan 1948) belumlah terjadi.

Penyingkiran Pribumi
Data-data tersebut tertuang dalam buku Nederlands Indie (1940-1946) oleh Jacob Zwaan, peneliti dari Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ia sendiri pernah menjadi tentara dari divisi Desember ke-7 (1946-1949). Banyak lagi data yang harus dibaca dalam Brieven uit Sumatra (Surat-surat Dari Sumatera) oleh dr. J.J. Van de Velde dan dokumentasi lainnya. Ini kiranya satu-satunya data tentang Sumatera dan bisa jadi begitu banyak serta terlalu panjang ceritanya untuk mengakses ke semua data. Keinginan saya hanyalah untuk punya jawaban perihal pertanyaan: mengapa Negara Sumatera Timur dibentuk?

Selama perjanjian Linggarjati, para pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta, tidak melakukan apapun untuk menghentikan pembunuhan, kekacauan, dan pembakaran harta benda warga China. Sebaliknya, sebuah telegram dari Hatta justru dicegat, dimana dia mengucapkan terima kasih kepada Mayor Bedjo dari Laskar Pesindo yang terkenal karena ulah kacaunya di sekitar Medan. Tidak ada gelagat untuk melindungi pribumi.

Pada 1 Agustus 1947, Deli Courant menyebutkan adanya demonstrasi massa dalam judul “Bevolking van der Oostkust Sumatera wenst zelfstandigheid” (penduduk Sumatera Timur menginginkan kemerdekaan), berdasarkan kesepakatan dari Linggarjati.

Sebuah komite lantas dibentuk untuk melindungi pribumi dan kepentingan-kepentingannya. Mereka yang membentuk komite tersebut adalah T. Hafas, dr. T. Mansoer, Mr. T. Dzulkarnain, Datuk Hafiz Haberham, Djomat Poerba, Raja Sembiring Meliala, T. Malaikoel Bahar, Mr. Djaidim Poerba, Raja Silimahoeta, Raja Kaliamsyah Sinaga, Madja Poerba, Anak Raja Panai, Orang Kaya Ramli, dengan Djomat Poerba sebagai juru bicara. Keinginan mereka adalah terwujudnya Daerah Istimewa Sumatera Timur.

Di Sumatera Timur, proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jawa banyak dihargai, meskipun pribumi ditekan. Pribumi mengalami sedu sedan teramat menyakitkan. Para penguasa republik di wilayah ini tampaknya orang-orang yang hanya memperkaya diri. Semua  perwakilan pribumi secara bertahap disapu habis dari posisi pemerintahan. Di wilayah Melayu – Melayu disini tidak dalam artian tunggal –, banyak non pribumi yang diangkat sebagai pejabat pemerintah.

Revolusi sosial menghasilkan begitu banyak pembunuhan, pembantaian, dan kekacauan. Seorang menteri dari kalangan republikan yang tak punya portofolio dan wakil gubernur Sumatera, yang berasal dari luar Sumatera, justru bertindak sebagai promotor. Selama terjadinya revolusi sosial, ratusan orang-orang penting dan intelektual Sumatra Timur dibantai dengan cara mengerikan. Kekacauan dan penjarahan meledak. Ratusan pribumi ditangkap dan dijebloskan di kamp-kamp, betapapun selama lebih dari satu tahun penyelidikan yuridis telah membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

Pribumi mulai menyaksikan banyak penduduk hidup dalam kemiskinan dan menderita kelaparan justru di wilayah yang begitu kaya. Itulah mengapa orang Sumatera Timur, sesuai dengan prinsip dan kesadaran, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian Linggarjati, menginginkan kemerdekaan.

Kondisi kaum bangsawan dan masyarakat Simalungun yang mengenaskan, kecemasan orang-orang China dan India, serta orang-orang Indonesia yang kelaparan dan merasa kecewa akibat republik, bisa jadi menjadi jawaban untuk pertanyaan mengapa Negara Sumatera Timur didirikan.

Membentuk Negara Tanding

Kepala-kepala Departemen Negara Sumatera Timur pada 1948. Foto: Dokumentasi pribadi Tengku Mansoer Adil Mansoer.

Saat revolusi sosial meledak, bangsawan dari negara Kesultanan Asahan, dr. T. Mansoer beserta keluarga, melarikan diri ke wilayah Inggris. Dan banyak kaum republikan, di antaranya Yamin Ginting dan Kolonel Simbolon, datang menemuinya untuk menyatakan ketidaksetujuan pada revolusi sosial tersebut.

Apa yang mereka bicarakan? Untuk mendirikan negara, tak bisa sekedar perencanaan jangka pendek, tetapi juga butuh kecakapan dan pengalaman organisasi. Dan apakah dr. T. Mansoer memiliki pengalaman? Sebelumnya, ia memang mendirikan Persatuan Sumatera Timur untuk melindungi penduduk Melayu dan Simalungun dari para imigran, seperti China, Jawa, India, dan Eropa.

Pemimpin yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan memang sangat kurang di Sumatera. Orang-orang republikan Sumatera lebih banyak berada di Jawa. Selain itu, kurang juga pemimpin yang memiliki karakter kuat yang dapat mengendalikan pemuda, laskar, komunis, dan tentara.

Keputusan-keputusan selalu dibuat di Jawa tanpa konsultasi dengan pribumi Sumatera Timur. Republikan tampak melanjutkan perspektif Belanda yang membagi wilayah pendudukannya menjadi dua, yakni Jawa (Java) dan daerah terpencil (buitengewesten).

Akan tetapi, dengan pemimpin yang tidak cocok satu sama lain, bagaimana dapat mengelola negara? Bagaimana mengurus rakyat? Satu-satunya hal yang diperhitungkan adalah kebencian terhadap Belanda, Inggris, dan ujung-ujungnya pada semua orang asing. Dan itu semua menandaskan bahwa akan ada satu bangsa yang berpusat di Jawa yang mewarisi sistem Belanda. Ada banyak kaum republikan yang menginginkan kemerdekaan mereka sendiri tanpa supremasi Jawa.

Dr. Van de Velde menyadari adanya keinginan untuk merdeka. Tetapi, ia memandang bahwa Negara Sumatera Timur tidak mewakili seluruh Sumatera Timur. Keinginan merdeka kurang lebih didukung oleh sekelompok kecil Melayu dan Simalungun, yakni sekitar dua puluh persen dari populasi.

Pada 1930, ada 334.870 orang Melayu, 145.000 orang Karo, Simalungun, dan 95.000 orang Batak. Tapi Belanda kemudian membawa 590.000 orang Jawa (35 persen) untuk dijadikan buruh di perkebunan-perkebunan. Ada juga 74.000 orang Batak Toba, 45.000 orang Mandailing, dan dengan angka yang hampir sama (45.000) untuk orang-orang Sunda dan Minangkabau. Van de Velde khawatir jika dr. T. Mansoer menjadi satu-satunya juru bicara Melayu dan Simalungun, betapapun ia mendapat dukungan dari penduduk lain yang menginginkan perdamaian dan kemakmuran.

Konsul Jenderal Australia, Mr. Eaton asal Inggris, Mr Lambert asal Perancis, dan Mr. Raux telah menginspeksi Sumatera. Mereka mengunjungi banyak kota untuk berbicara dengan penduduk. Di Binjai mereka bertemu T. Soeleiman yang memberitahukan bahwa dirinya baru saja datang dari Namu Trassi, di mana 1300 orang Indonesia diselamatkan dari kekejaman laskar.

Mereka menemui tahanan dari Selosoh, sebuah desa yang telah dihancurkan oleh ekstremis. Selama perjalanan, mereka mengadakan pertemuan panjang dengan dr. T. Mansoer dan semua anggota komite untuk Daerah Istimewa Sumatera Timur. Mereka ditanya apakah itu pilihan mereka atau keinginan Belanda. Jawaban mereka bahwa gerakan ini telah didirikan secara rahasia, dengan waktu yang amat panjang, demi mengakhiri dominasi Jawa. Itulah keinginan mereka sendiri.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh media, kalangan asing, dan Indonesia. Dari kalangan pers, hadir Mohammad Said, wartawan republikan dari koran Waspada.

Dr. Van de Velde juga memperingatkan Beel, Perdana Menteri Belanda yang mengunjungi kawasan ini (Indie), agar tidak terlalu banyak mendengarkan dr. T. Mansoer. Sebab, dr. T Mansoer hanya mewakili kelompok kecil. Tetapi, dr. Nainggolan bernegosiasi dengan komite, dan “kata-kata halus” dr. T. Mansoer justru meyakinkannya agar komite mulai bekerja.

Pada 8 Oktober 1947, Staatsblad nomor 176 oleh Pemerintah Besluit (keputusan) Daerah Istimewa Sumatera Timur diizinkan dan dimulainya pembentukan komite untuk membentuk pemerintahan.

Pada 25 Desember 1947, Daerah Istimewa Sumatera Timur (DIST) dibentuk.

Dr. Nainggolan dan masyarakat Batak begitu yakin bahwa Belanda akan membebaskan Tapanuli, sehingga mereka pun meminta izin untuk membentuk wilayah Tapanuli. Akan tetapi, wilayah Sumatera Timur telah membangun sebuah “tembok” di sekitar wilayahnya, untuk menghadapi Aceh dan Tapanuli. Hal ini lantaran ketakutan adanya pengaruh komunis, pun sudah terlampau menderita akibat revolusi sosial. Ditambah lagi fakta bahwa masih adanya pembunuhan oleh kaum ekstremis.

Pada 25 Desember 1947, Komite ditambah dengan satu orang China, satu orang Inggris, dan dua orang Belanda. Dr Van de Velde merasa bahwa komite telah “memeras” Belanda setelah apa yang dikenal sebagai agresi Belanda (politionele actie) pada tahun 1947. Ia berpikir akan lebih baik jika Daerah Istimewa meliputi Tapanuli, Batak, dan Aceh sehingga pada saat itu menjadi mungkin untuk membentuk negara Sumatera Utara yang lebih besar dan kuat. Atau apakah itu keinginan dari Belanda untuk mengkonsolidasikan pengaruh mereka di utara Sumatera?

Dr. Van de Velde berpikir bahwa daerah tersebut lebih merupakan pemerintahan yang berbasis keluarga dan berdasar sistem feodal. Ia melihat ada begitu banyak keterlibatan para Tengku yang pendapat-pendapatnya akan lebih menonjol. Sebab itu, akan terjadi oposisi dari kaum republikan. Ia memperingatkan mereka oleh karena adanya kebijakan isolasi. Pada waktu itu, Belanda tidak memahami adanya keinginan untuk otonomi dari sejumlah etnis Indonesia.

Belanda mengira bahwa mereka antirepublik. Padahal, dukungan terhadap Republik cukup besar. Hanya saja, mereka tidak ingin didominasi oleh orang lain kecuali oleh diri mereka sendiri. Begitupun tidak ada dominasi Jawa. Belanda berpikir bahwa penduduk sejatinya memiliki “revolusi”-nya sendiri, sebagaimana Sultan Jogja (pada 1946, Sultan Jogja mengirim telegram kepada Sukarno bahwa ia mendukung Republik Indonesia, tetapi ia adalah pemimpin kerajaannya, bukan Republik. Belanda sangka bahwa ia menolak Republik Indonesia), Tuanku Mahmud, dan juga Tuanku Muhammad Daud untuk menolak republik.

Dr Van de Velde tahu kelemahan daerah Istimewa Sumatera Timur, yakni ketergantungan pada tentara Belanda dalam menjaga perdamaian dan perlindungan.

Dr. Van de Velde berpikir bahwa akan lebih baik bagi Sumatera Timur untuk menerima bendera nasional Merah Putih dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bukan bendera sendiri (hijau, kuning, dan putih) dan lagu nasional sendiri, serta untuk bersama bergabung dengan pemikiran revolusioner kaum muda.

Tetapi, bagaimana mungkin dr. T. Mansoer menerima ini setelah kaumnya beserta saudara-saudaranya dibantai? Sementara laskar-laskar tanpa terkendali terus membunuh dan berbuat onar di wilayah tersebut? Mungkinkah ia mempercayai Republik yang tidak mampu  menghentikannya dan bahkan, lebih buruk, mendorong revolusi?

Pada Januari 1948, komite berhasil membentuk negara yang terlepas dari Daerah Istimewa Sumatera Timur. Dr. T. Mansoer menjadi wali negara. Mereka memiliki segala upaya dan kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan. Mereka tergantung pada tentara Belanda dan tanpa dukungan kaum intelektual Batak yang berharap untuk menjadi pihak ketiga.

Pada 26 Januari 1948 Pemerintah Medan memilih Dewan Penasehat yang mewakili populasi beberapa etnik dengan cara demokratis. Dewan ini harus menyiapkan pemilihan pemerintah Medan nanti. Dalam Dewan Penasehat, yang menjadi wakil Indonesia adalah dr. R. Abd. Manap, T. Oebaidoella, Aminoedin Loebis, dan Achmad Marzoeki. Sedangkan wakil Belanda adalah Mr. R.F.E.M. Romme dan Ir. M. van ‘ Hoogerhuys. Sementara wakil China adalah Tjoen drs. Ted Koei dan Gan Huat Soei. Dan wakil India adalah Partap Singh.

Pada Februari 1948, sebagaimana tercantum pada buku Surat2 dari Sumatera, disebutkan adanya pertemuan tentang kesepakatan gencatan senjata antara delegasi Belanda yang diwakili oleh dr. Van de Velde dengan delegasi Republik yang diwakili oleh Isak Panjaitan, Herman Sirait, Natigor Loebantobing, P. Manoeroeng, dan Letnan Lolonel Sitompoel Miranda. Sayangnya, delegasi ini tidak berkesempatan untuk membicarakan pembukaan kembali jalan-jalan lalu lintas ke Sumatera Timur. Mereka hanya diizinkan berbicara tentang hal-hal kecil.

Sepanjang 1948, ada banyak kesepakatan dari anggota Negara Sumatera Timur dengan beberapa perguruan tinggi.

Pada 20 Februari 1948 (Staatsblad 1948 Nomor 41), dilakukan otorisasi  kekuasaan untuk memerintah melalui:

a. Dewan Perwakilan. Dari 50 anggota yang dipilih 38 anggota dan 12 anggota yang ditunjuk. Untuk sementara, ia hanya terdiri dari 40 anggota. Ini harus selesai dilakukan selambat-lambatnya pada 1 Januari 1950.

b. Delegasi perguruan tinggi. Paling banyak 7 anggota.

c. Para Wali Negara, didukung oleh dewan, yang dibentuk paling banyak terdiri dari 5 anggota, bergabung dalam kabinet dan yang bisa dimandati untuk memimpin sebuah departemen.

Selain itu, dibentuk pula tujuh departemen yang benar-benar independen dari pemerintah pusat di Jawa/Yogyakarta.

Kabinet Negara Sumatera Timur dibentuk oleh Mr. T. Bahrioen (direktur), G.J. Forch, G. van Gelder, T. Hafas, dan Tuanku Saiboen menjadi anggota.

Kepala Departemen Pengadilan: Mr. Tan Tjeng Bie
Kepala Departemen Keuangan: M. Lalisang
Kepala Departemen Lalu lintas: T. Soeloeng Habitoellah
Kepala Departemen Kebudayaan: J. F. Keulemans
Kepala Departemen Kemakmuran: Mr. T. Bahrioen (ad interim)
Kepala Departemen Dalam Negeri: T. Hafas
Kepala Departemen Keamanan: T. Saiboen (Tuanku Saibun)

Komandan Kepala Barisan Pengawal: Djomat Poerba

Delegasi perguruan tinggi: Radja Kaliamsyah Sinaga (Ketua), Ngeradjai Meliala, T. Malaikoel Bahar, Tan Boen Djin, D.P. Van Meerten, Datoek Kamil, dan A.H.F. Rotty. Radja Kaliamsyah Sinaga segera diangkat sebagai wakil wali negara. Sebelum pergantian, pejabat Belanda ditempatkan sebagai staf untuk membantu.

Kunjungan Presiden Negara India Sri Pandit Nehru ke Negara Sumatera Timur di Kota Medan pada 1949. Foto: Dokumentasi pribadi Tengku Mansoer Adil Mansoer.

Pada 1 Maret 1948, dr. T. Mansoer pulang setelah tinggal lama di Jawa. Saat itu, Deli tengah mempersiapkan sebuah festival besar dari 13 sampai 18 Maret 1948 untuk merayakan pembentukan Negara Sumatera Timur.

Pada 6-7 Maret 1948, Wali Negara T. Mansoer bersama T. Hafas, Orang Kaya Ramli, lt adj. H. J. Hergarden, Capt. J.D. de Roock, dan anggota lainnya berkunjung secara informal ke Tanah Karo. Mereka diundang oleh P. Scholten. Dari Brastagi melalui Kaban Jahe hingga Lau Balang untuk melihat perbaikan jalan, perkebunan, logistik, dan bangunan-bangunan baru yang berada di kampung-kampung. Penduduk berduyun-duyun datang dari berbagai penjuru.

Pada 12 Maret 1948, tamu-tamu dari kalangan petinggi hadir untuk bergabung dalam pembentukan Negara Sumatera Timur. Hadir pula para gubernur Belanda beserta istrinya, anggota dari hampir semua pimpinan daerah, dewan-dewan di Indonesia, petinggi militer dari Jawa, dan anggota Commissie van Goede Diensten (CGD) atau Commission of Good Offices dari UNO, Mr. Graham (Amerika Serikat), Mr. Kirby (Australia), dan Mr. Paul van Zeeland (Belgia).

Pada 13 Maret 1948, diadakan festival Pasar Malam di Medan yang dihadiri oleh banyak pengunjung dari banyak negeri, termasuk Sultan Pontianak dari Borneo, Sultan Hamid II. Sementara Wali Negara dr. T. Mansoer pergi ke Siantar dan Parapat.

Pada 15 Maret 1948, sebagaimana juga ditulis pada buku Kroniek 1948-1949, Oostkust van Sumatra Instituut, dilakukan pembentukan keanggotaan Negara Sumatera Timur dengan izin dari pemerintah Belanda. Dr. Van Mook diperbolehkan untuk hadir.

Pada 18 Maret 1948, wali negara dan Kepala Departemen Keuangan, M. Lalisang, pergi ke Jakarta.

Pada 23 Maret 1948, ada pertemuan antara pengganti Mr. J. Gerritsen, kepala Recomba dan wakil dari negara Kerajaan Belanda, dr. T. Mansoer, Wali Negara, disertai oleh para pembicara Mr. J. Gerritsen dan Kepala Departemen Dalam Negeri, T. Hafas.

Pada 3 April 1948, diadakan kenduri untuk wali negara. Ada seribu tamu yang diundang. Hari berikutnya, ia mendapatkan anugerah kehormatan dari kalangan dokter di Medan.

Pada 1 Mei 1948, wali negara mengunjungi pasar malam di Tebing Tinggi dan disambut oleh T. Hassim atas nama pemerintah kota praja.

Satu minggu kemudian, Raja Kaliamsyah Sinaga dilantik sebagai Wakil Wali Negara Sumatera Timur.

Pada 9-14 Mei 1948, wali negara melakukan perjalanan ke Asahan Selatan dan Labuhan Deli bersama semua kepala departemen, kecuali M. Lalisan dan Keulemans. Perjalanan tersebut merupakan kemenangan bagi Negara Sumatera Timur. Apakah itu di Tanjung Balai, kota asal dr. T. Mansoer, atau Indrapura dan Kisaran, Asahan, Pulu Raja, Rantau Prapat, Marbau, Labuhan Bilik, Kota Pinang, atau Langga Payung, mereka disambut hangat penuh sorak sorai oleh rakyat. Jelaslah, hanya dalam waktu dua puluh minggu, wilayah ini terbebas dari penindasan Negara Republik Indonesia yang merupakan simbol teror, kekacauan, dan ketidakadilan.

Pada 27 Mei 1948, diadakan Konferensi Federal di Bandung yang diwakili oleh Mr. T. Bahrioen, Ngeradjai Meliala, G. van Gelder, Mr. Djaidin Poerba, Mr. Tan Tjeng Bie, dan A.H.F. Rotty sebagai sekretaris. Wali negara sudah bertolak kembali ke daerahnya pada 20 Mei 1948, dan setelah kepulangannya pada 5 Juni 1948, mereka kembali ke Jakarta. Sebulan kemudian, ia kembali lagi bersama G. Van Gelder dan M. Lalisang.

Pada 17 Juli 1948, wali negara kembali, tetapi seminggu kemudian, disertai oleh Mr. T. Bahrioen dan G. van Gelder, ia pergi ke Bandung.

Pada 2 Agustus 1948, delegasi perguruan tinggi diusulkan untuk memperbanyak kursi menjadi 28-35 kursi. Kursi tersebut terdiri dari: 9 Melayu, 5 Karo, 4 Simalungun, 3 Tapanuli, 1 Sumatera, 4 Jawa, 2 dari daerah Malino, 3 Belanda, 1 Indo, 2 China, dan 1 Inggris. Ini berarti ada 11 kelompok etnik berbeda yang mewakili Dewan.

Pada 16-18 Agustus 1948, wali negara melakukan perjalanan melalui pantai timur sebelum mengatur perjalanan ke Belanda. Ia mengunjungi Serdang, Tebing Tinggi, dan Siantar. Perjalanan melalui Simalungun mengalami sukses besar. Ya, sebuah kemenangan. Cara orang-orang Tanah Jawa menunjukkan rasa terima kasihnya untuk perdamaian, bukan rasa takut dan bahaya yang mereka alami.

Pada 19 Agustus 1948, wali negara beserta istri serta Mr. T. Bahrioen dan Tuanku Saiboen pergi ke Jawa untuk menghadiri Konferensi Bandung kedua.

Pada 22 Agustus 1948, mereka bertolak ke Belanda untuk menghadiri undangan pelepasan Ratu Wilhelmina dan penobatan putrinya, Juliana. Mereka mengunjungi kota Tilburg Belanda sebagai upaya mendapatkan investasi untuk Negara Sumatera Timur.

Pada 11 September 1948, Mr. T. Bahrioen jatuh sakit dan harus tinggal di rumah sakit. Radja Kaliamsyah Sinaga, G. Van Gelder, dan wali negara lalu menjadi delegasi untuk menghadiri pertemuan federal.

Pada 22 September 1948, Tuanku Saiboen kembali ke negerinya.

Pada 8 Oktober 1948, kepulangan wali negara dan istrinya disambut dengan upacara tepung tawar oleh seluruh pejabat Deli dan istri-istri mereka. Dan, Mr. T. Bahrioen pergi dari Belanda ke Jenewa untuk bergabung dengan Konferensi Internasional dan kembali pada 22 Oktober 1948.

Pada pertengahan November 1948, wali negara melawat ke Jawa bersama G.J. Forch dan G. Van Gelder untuk menghadiri pertemuan federal.

Pada 18 November 1948, T. Arifin dan A.H.F. Rotty bergabung dengan wali negara di Bandung.

Pada 21-24 November 1948, wali negara pulang ke Medan, tetapi tak berselang lama harus pergi lagi ke Bandung bersama-sama dengan Wakil Wali Negara Radja Kaliamsyah Sinaga serta GJ Forch dan M. Lalisang. Mereka kembali tanggal 6 Desember 1948.

Untuk membentuk Republik Indonesia Serikat, mereka harus banyak melakukan pelawatan dan diskusi. Macam-macam perjalanan ini bahkan terus berlanjut sampai Januari 1949, ketika Asahan Selatan dan Labuhan Deli meminta izin untuk bergabung dengan Negara Sumatera Timur.

Sementara itu, Resolusi Konferensi Sumatera kedua tidak diterima oleh Dewan Negara maupun oleh Perhimpunan Musyawarah Federal (BFO). Di wilayah direktorat Sumatera, dr. T. Mansoer tidak meraih kursi. Padahal, mereka harus mempersiapkan pertemuan Ronde Tafel Conferentie (RTC) atau Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Oleh karena itu, dipilihlah Raja Kaliamsyah Sinaga sebagai Ketua Delegasi Negara Sumatera Timur. Turut bersamanya adalah Mr. Djaidin Poerba (Wali Kota Medan), G.Van Gelder, G.J. Forch, T. Damrah dan Datuk Kamil (anggota delegasi Dewan), serta Ngeradjai Meliala (Deputi Dewan Perwakilan Sementara).

Dr. T. Mansoer menghadiri Konferensi Meja Bundar bukan sebagai anggota delegasi Negara Sumatera Timur, tetapi sebagai Wali Negara Sumatera Timur. Setelah tiga bulan, mereka kembali ke Deli dan diterima dengan hangat oleh komite yang dibentuk oleh Datuk Hafiz Haberham.

Pada 13 November 1948, dr. T. Mansoer dan Radja Sinaga Kaliamsyah berpidato di hadapan ribuan rakyat Indonesia dari Negara Sumatera Timur.

Pada Desember 1948, ada beberapa perubahan dan delegasi perguruan tinggi menjadi berkurang. Tinggallah Datuk Ahmad Kamil, T. Malaikoel Bahar, Ngeradjai, dan Tan Boen Meliala Djin.

Pada 20 April 1949, utusan perguruan tinggi ditambah Abdul Wahab, C.J.J. Hogenboom, dan R.M. Sarsidi yang tengah menyelesaikan kuliahnya. Jadi delegasi itu berjumlah lagi 7anggota.

Pada 1 Juni 1949, dalam Warta Rasmi 1949 Nomor 12, negara dibagi ke dalam lima wilayah, yakni Langkat, Karo, Deli-Serdang, Sumatera Timur Bagian Tengah, dan Asahan. Wilayah-wilayah ini dikelola oleh asisten residen A.C.S. Moree, Ch. van Herpen, J.W. Burger, dr. Th. H.M. Loze, dan W. Veenbaas. Pegawai sipil Belanda dididik untuk pekerjaan ini.

Pada 1 Agustus 1949, setelah kematian Mr. T. Bahrioen, T. Hafas diangkat sebagai Direktur Kabinet Wali Negara. Sementara, T. Moehammad Arifin menggantikannya sebagai Kepala Dalam Negeri.

Pada 18 November 1949, Ngeradjai Meliala diangkat sebagai anggota kabinet Wali Negara bersama Tuanku Saiboen, G.J. Forch, dan G. Van Gelder dengan T. Hafas sebagai pimpinannya. Mereka didukung oleh AH Naber, oditur kelas 1.

Ada perubahan juga di beberapa departemen, setelah kematian M. Lalisang. C.B.W. Manusiwa menjadi Kepala Departemen Keuangan dan T. Abdul Hamid menjadi Kepala Departemen Ekonomi setelah kematian Mr. T. Bahrioen.

Sementara, kursi mendiang T. Soeloeng Habitoellah sebagai Kepala Lalu Lintas tetap kosong hingga 1949.

Pada 2 Desember 1949, anggota Negara Sumatera Timur dalam Republik Indonesia Serikat yang dipilih adalah Filemon Sinaga (Partai Demokrasi Sumatera Timur), Nerus Ginting (tanpa partai), Orang Kaya Ramli (Partai Negara Sumatera Timur), dan Mohammad Nuh (Partai Indonesia Raya).

Keluar enam anggota, yaitu Ngeradjai Meliala, Mr. Djaidin Poerba, Datuk Hafiz Haberham, Datuk Kamil, T. Oebaidoellah, dan T. M. Bahar. Dua dari anggota itu harus dipilih sebagai anggota senat dalam Republik Indonesia Serikat.

Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur memberi hormat untuk wali negara di rumahnya pada 1948. Foto: Dokumentasi pribadi Tengku Mansoer Adil Mansoer.

Pada 21 Desember 1949, dalam Warta Rasmi 1949 Nomor 75, ditentukan Binjai sebagai ibu kota Langkat. Langkat sendiri meliputi subdivisi Langkat Hulu dan Langkat Hilir dengan Binjai dan Tanjung Pura sebagai ibu kota masing-masing. Selain itu, Kabanjahe menjadi ibu kota dari Karo. Medan sebagai ibu kota dari Deli-Serdang yang meliputi subdivisi Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Bedagai, dengan Medan, Arnhemia, Lubuk Pakam, dan Tebing Tinggi sebagai ibu kota masing-masing.

Sementara, Pematang Siantar menjadi ibu kota Simalungun. Dan Tanjung Balai sebagai ibu kota Asahan yang meliputi subdivisi Asahan dan Batu Bara, dengan Rantau Prapat sebagai ibu kota.

Kerajaan
Kerajaan-kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri belum menjadi solusi dalam sistem yang baru. Tetapi, sudah ditetapkan untuk sementara waktu bahwa Dewan Negara akan mewakili mereka. Keputusan Kerajaan Belanda dan Dewan Negara Sumatera Timur didasarkan pada pemilihan di antara masyarakat kerajaan-kerajaan tersebut.

Pada Juli 1948, sultan-sultan dari negara Kerajaan Asahan dan Deli, Mandor Baros, Sibayak dari Baros Jahe, raja Siantar, T. Busu dari Batu Bara, Datuk Kamil, dan T. Bendahara pergi ke Jakarta. Saat itu ada pertemuan 280 raja dan sultan di Indonesia dengan wakil Kerajaan Belanda untuk membahas tentang posisi negara lama itu.

Untuk bekerjasama dengan Negara Sumatera Timur, sudah ada konsepsi bahwa mereka akan menunjuk dewan sementara (ad interim). Menurut Sultan Deli, ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan dengan Kerajaan Belanda sehingga dua anggota dapat bergabung dengan RTC atau Konferensi Meja Bundar.

Pada 18 Agustus 1948, sebuah komite dibentuk oleh Kerajaan Belanda untuk melakukan kajian tentang kedudukan kerajaan. Komite harus melihat keinginan mereka yang terlibat dan memberikan nasihat perihal prosedur mewakili masyarakat dalam jajaran kerajaan. Hal ini dilakukan untuk mendefinisikan kewenangan dan posisi antara Negara Sumatera Timur dan kerajaan-kerajaan yang ada.

Ketua komite kajian ihwal kerajaan ini adalah Mr. H.W.J. Sonius dengan J.D. de Roock sebagai sekretaris komite. Adapun anggotanya adalah Mandor Baros (Sibayak dari Baros Jahe), Sultan Deli, Datuk Achmad Kamil, Mr. T. Dzulkarnain, Mr. Mahidi, T. Abdul Hamid, Ngeradjai Meliala, dan Madja Poerba. Dalam kasus penggantian T. Nikmatullah dan dua orang, Negara Sumatera Timur yang melakukan penunjukkan.

Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat Nomor 64-67, kedudukan kerajaan telah ditetapkan. Para pimpinan negara kerajaan diakui dan posisi mereka dalam negara menjadi urusan negara yang bersangkutan. Jika terjadi sengketa atau perbedaan dapat diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia.

(Ditulis dari referensi berbahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris oleh Tengku Mansoer Adil Mansoer dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu/Indonesia oleh Soffa Ihsan)